Siti Zuhro: Penghapusan Presidential Threshold Bisa Akhiri Dinasti Politik Jokowi

photo author
- Rabu, 15 Januari 2025 | 09:00 WIB
Profesor politik Siti Zuhro (dok youtube Abraham Samad)
Profesor politik Siti Zuhro (dok youtube Abraham Samad)


Bisnisbandung.com - Penghapusan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden menjadi topik hangat dalam perbincangan politik Indonesia.

Profesor politik Siti Zuhro menyebut bahwa penghapusan presidential threshold dapat menjadi cara efektif untuk menghentikan dominasi dinasti politik termasuk yang diduga sedang dibangun oleh Jokowi.

Siti Zuhro menjelaskan bahwa presidential threshold yang saat ini berada di angka 20% sering kali menjadi alat bagi partai-partai besar untuk memonopoli pencalonan presiden.

Baca Juga: Susun Rencana Bisnis 2025 Untuk Anda Bisa Meraih Tujuan Anda!

"Kondisi ini membuat peluang munculnya kandidat alternatif dari partai kecil atau figur independen semakin kecil," ujar Siti Zuhro yang dikutip dari youtube Abraham Samad.

Menurutnya penghapusan presidential threshold akan membuka jalan bagi lebih banyak kandidat dengan latar belakang yang beragam.

"Dengan penghapusan ini tidak ada lagi hambatan struktural yang membatasi kompetisi sehat dalam demokrasi," tegasnya.

Siti Zuhro juga menyoroti fenomena dinasti politik yang mulai menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

Siti Zuhro menjelaskan "Jika presidential threshold dihapus upaya membangun dinasti politik akan lebih sulit."

Baca Juga: Publik Minta Raffi Ahmad Ikuti Jejak Gus Miftah, Alifurrahman: Andai Responnya Cepat dan Tidak Beralasan

"Rakyat memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang benar-benar berkualitas bukan sekadar sosok yang diuntungkan oleh afiliasi keluarga," jelas Siti Zuhro.

Meski demikian Siti Zuhro juga mengakui bahwa penghapusan presidential threshold bukanlah hal mudah.

Ada resistensi kuat dari partai-partai besar yang selama ini menikmati keuntungan dari aturan tersebut.

"Partai besar tentu tidak ingin kehilangan kontrol. Mereka akan berargumen bahwa presidential threshold diperlukan untuk menjaga stabilitas politik. Namun kita harus mempertanyakan stabilitas untuk siapa? Untuk rakyat atau elite politik?" katanya.

Baca Juga: Tessa Mahardhika Tolak Bahas Unsur Politik di Kasus Hasto: KPK Tidak Ingin Ini Berlarut-Larut

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X