Bisnisbandung.com - Analis politik Eep Saefulloh Fatah memberikan pandangannya mengenai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD.
Menurut Eep, pemilihan langsung merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat.
Ia menegaskan bahwa demokrasi sejati terwujud melalui prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin mereka.
Baca Juga: Mahfud MD Yakin Jokowi Aman Secara Hukum Meski Masuk Nominasi Pemimpin Korup
“Demokrasi mengajarkan bahwa bentuk yang amat sangat konkrit dari kedaulatan rakyat itu adalah pemilihan yang melibatkan setiap orang,” terangnya dilansir dari youtube Keep Talking.
“Satu suara, satu orang, setiap suara sama maknanya. Ketika itu dilaksanakan, maka dengan sendirinya kita sedang menunaikan dan menegakkan kedaulatan rakyat itu,” sambungnya.
Pemilihan langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah, memberikan wujud nyata dari prinsip ini.
Melibatkan masyarakat luas dalam pemilihan memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan keputusan kepemimpinan diambil secara inklusif.
Baca Juga: Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Paling Berpengaruh 2025, Apa Kata Mahfud MD?
Selain itu, Eep menyoroti pentingnya prinsip mandat dalam pemilihan langsung. Kepala daerah yang terpilih langsung oleh rakyat memiliki hubungan langsung dengan masyarakat yang memberinya mandat.
Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil kepala daerah berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk memuaskan segelintir elite politik seperti anggota DPRD.
Dengan pemilihan langsung, rakyat memiliki kekuatan untuk menilai kinerja pejabat publik secara langsung setiap lima tahun, memberikan sanksi berupa tidak memilih kembali jika kinerja mereka dianggap tidak memuaskan.
Namun, Eep juga mengakui bahwa pelaksanaan pemilihan langsung di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah, seperti politik uang dan mobilisasi birokrasi untuk tujuan yang tidak sehat.
Baca Juga: Warga Tenang! Menko Pangan Zulhas: Harga Cabai Akan Turun Dua Minggu Lagi