Bisnisbandung.com - Pengamat politik Said Didu kembali melontarkan kritik tajam terkait kondisi keuangan negara.
Dalam youtube Refly Harun, Said Didu menyebut bahwa secara akuntansi Indonesia bisa dikatakan telah "bangkrut".
Hal ini dipicu oleh tingginya jumlah utang yang terus meningkat selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Curiga Isu PPN 12% Siasat Pemerintah, Raymond Chin: Kenapa Diumumkan Semepet itu?
Dalam RAPBN 2024 pemerintah menganggarkan utang sebesar Rp 1.250 triliun untuk menutup defisit.
Said Didu menjelaskan tanpa utang tambahan ini kondisi keuangan negara akan semakin kritis.
"Pendapatan negara diproyeksikan Rp 2.781 triliun tetapi belanja mencapai Rp 3.300 triliun. Itu artinya ada defisit besar," jelasnya.
Menurut Said Didu defisit tersebut diperparah dengan belanja wajib seperti gaji ASN, pendidikan, dan transfer daerah.
"Kalau semua belanja mandatori dihitung kita sudah minus hampir Rp 300 triliun. Bahkan jika belanja lainnya seperti subsidi dan infrastruktur dimasukkan defisit bisa mencapai Rp 1.000 triliun," tambahnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Singgung Ketimpanagn Ekonomi, Bahas Buku ‘The Broken Ladder’
Untuk menutup kekurangan pemerintah menaikkan target pajak hingga 12%.
Hal ini menurut Said Didu akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa.
"Siap-siap saja semuanya naik. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara tapi rakyat yang harus menanggung bebannya," ujarnya.
Said Didu juga menyoroti warisan utang yang ditinggalkan Jokowi untuk presiden berikutnya.
Baca Juga: Muncul Pesimisme Ambang Batas 0%, Rocky Gerung: Itu Konsekuensi Demokrasi