Hingga akhir masa jabatannya total utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 8.500 triliun.
Jika ditambah utang BUMN angka ini bisa membengkak hingga Rp 16.000 triliun.
"Siapapun presidennya nanti mereka akan mewarisi beban yang sangat berat," kata Said Didu.
Said Didu menyarankan agar pemerintah lebih berani menekan oligarki dan renegosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Rudi S Kamri Geram dengan Perseteruan Jokowi dan PDIP: Prabowo Harus Meredakan
"Kalau berani misalnya renegosiasi pendapatan dari tambang seperti nikel, emas, dan tembaga, negara bisa mendapatkan tambahan pendapatan signifikan," ujarnya.
Namun Said Didu pesimis langkah ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Said Didu mengingatkan bahwa rakyat harus memahami dampak dari utang yang terus meningkat.
"Kenaikan harga BBM, listrik, hingga mahalnya biaya pendidikan adalah akibat dari beban utang negara. Ini bukan kebaikan hati pemerintah tapi hasil dari utang yang kita semua harus bayar," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Omong Kosong! Zulfan Lindan: Connie Terlalu Berlebihan Data Skandal Korupsi Elite Dibawa ke Rusia!
Bukan Cuma OCCRP, Todung Mulya Lubis: Kritik Internasional Terhadap Jokowi Semakin Menguat
Rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Digeledah KPK, Tessa Mahardhika: Cari Bukti Tambahan Dugaan Korupsi
Guntur Romli Tuduh Ada Pengalihan Isu di Balik Penggeledahan Rumah Sekjen PDIP Hasto
Jokowi Respons Pemecatan Shin Tae-yong: PSSI Pasti Sudah Evaluasi Matang
Kemlu Roy Soemirat Ungkap Manfaat Bergabungnya Indonesia dengan BRICS