Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuasaan keluarga Jokowi dalam politik nasional.
Alifurrahman juga menjelaskan perbedaan antara istilah "korup" dan "korupsi." Korup mengacu pada tindakan tidak bermoral yang merugikan pihak lain, meskipun tidak selalu melibatkan uang.
Sedangkan korupsi lebih spesifik pada tindakan penyelewengan uang negara. Dalam konteks ini, Alifurrahman menilai Jokowi lebih sering terlibat dalam tindakan "korup" yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau keluarga.
Alifurrahman juga mengklaim pernah menjadi saksi dalam pertemuan di Istana Negara, di mana para relawan politik ditekan untuk mendukung langkah strategis Jokowi dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Ahok: Mirip Orde Baru Rakyat Jadi Penonton
Meski tidak ada rekaman yang dapat dijadikan bukti, Alifurrahman menegaskan bahwa saksi-saksi lain dapat membenarkan hal ini.
Tindakan lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan undang-undang KPK setelah kasus Setya Novanto.
Perubahan ini dianggap sebagai langkah untuk melemahkan KPK dan memastikan kontrol pemerintah terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
“Belum lagi soal pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang secara langsung pernah berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi,” gamblang Alifurrahman.***
Baca Juga: Presiden Prabowo: Indonesia Harus Tambah Lahan Sawit, Ini Alasannya