Plat nomor khusus yang digunakan pejabat bahkan sering kali membuat masyarakat merasa tidak adil terutama saat mereka terjebak macet sementara iring-iringan pejabat melintas dengan leluasa.
Lebih lanjut Ferry memaparkan data anggaran belanja pegawai dalam APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Ironisnya sebagian besar anggaran ini dinikmati segelintir pejabat sementara banyak ASN masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kesenjangan vertikal dan horizontalnya luar biasa," kritiknya.
Menurut Ferry salah satu alasan kenaikan PPN adalah rekomendasi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang menilai basis pajak Indonesia rendah.
Namun ia mempertanyakan kenapa efisiensi APBN tidak dimulai dari pejabat itu sendiri.
"Pemerintah seharusnya memberi contoh. Jika pejabat rela mengurangi fasilitas mewah mereka, masyarakat akan lebih menerima kebijakan seperti kenaikan PPN," katanya.
Ferry meminta pemerintah untuk menunjukkan political will yang nyata dengan membenahi fasilitas pejabat dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
"Jika pemerintah sudah menunjukkan itikad baik saya yakin masyarakat akan mendukung bahkan untuk kebijakan yang tidak populer sekalipun," tutupnya.***