bisnisbandung.com - Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sejumlah video berupa bukti korupsi petinggi negara.
Namum publik mempertanyakan perihal, mengapa bukti tersebut hanya disimpan tanpa melaporkannya ke pihak berwenang, hingga muncul spekulasi PDIP hanya akan memanfaatkannya untuk menyerang pihak tertentu.
Jubir PDIP, Mohamad Guntur Romli, buka suara, menjelaskan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum sebagai alasan utama di balik langkah tersebut.
Baca Juga: Sobary Soroti Pembelaan Laksamana Sukardi untuk Jokowi dan Kritiknya terhadap PDIP
“Kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga-lembaga penegak hukum? Pertanyaannya, apakah kita masih bisa percaya kepada lembaga penegak hukum?” paparnya dilansir dari youtube tvonenews.
Ia menyinggung berbagai kasus yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Contoh kasus seperti vonis ringan dalam perkara besar hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dalam lembaga hukum telah menggerus kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Saut Situmorang: Kasus Hasto Hanya Berdasarkan Bukti Lama, Tidak Ada Temuan Baru
Bahkan, kasus-kasus yang baru menjadi perhatian setelah viral di media sosial semakin menguatkan persepsi bahwa keadilan hanya tercapai dengan tekanan publik.
Guntur Romli juga menyoroti bahwa beberapa dugaan kasus besar, seperti ekspor ilegal dan penyalahgunaan kewenangan, telah lama menjadi perbincangan, namun langkah konkret dari institusi penegak hukum dianggap minim.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam menangani kasus-kasus dengan bukti yang sudah disebutkan secara terang-terangan.
Lebih lanjut, adanya tudingan bahwa aparat penegak hukum digunakan untuk kepentingan pribadi oleh individu yang berkuasa turut menambah lapisan masalah.
Ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera diatasi demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara.
Baca Juga: Refly Harun Soroti Kriminalisasi Hasto, Pemerintahan Prabowo Dinilai Tak Berbeda dari Era Jokowi