Namun, langkah PDIP untuk tidak melaporkan bukti ke aparat penegak hukum memicu kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang seharusnya transparan.
Keputusan ini menimbulkan kesan bahwa penyelesaian kasus lebih mengandalkan tekanan publik daripada proses hukum yang sah.
Tanpa upaya perbaikan yang nyata, ketidakpercayaan masyarakat akan terus menjadi penghambat bagi penegakan keadilan.
Dalam situasi seperti ini, langkah transparan dan akuntabel dari semua pihak menjadi kunci untuk memastikan integritas hukum dan kepercayaan masyarakat kembali pulih.
“Kita kan persoalannya sekarang itu kan banyak kasus itu harus viral, harus menjadi perhatian publik, baru ada keadilan,” tegas Guntur Romli.***
Artikel Terkait
Dukung Hasto, DPP PDIP Ronny Talapessy Susun Strategi Hukum
Adi Prayitno Sebut Pramono Anung Sosok Tepat untuk Jabat Sekjen PDIP
Muncul Isu Benturan Kubu Puan dan Hasto, Kapitra Ampera Tegaskan Tidak Ada yang Bisa Menyandera PDIP
Pengamat Tegaskan PDIP Perlu Ganti Sekjen: Supaya Hasto Fokus dengan Kasus Hukumnya
PDIP Jadi Partai Oposisi, Laksamana Sukardi: Mengambil Peran Ini Harus ‘Mandi Junub’ Elitnya Bersih dulu
Sobary Soroti Pembelaan Laksamana Sukardi untuk Jokowi dan Kritiknya terhadap PDIP