bisnisbandung.com - Kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, menjadi perbincangan hangat di tengah publik.
Status Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan obstruction of justice terkait Harun Masiku hingga kini belum diikuti dengan penahanan.
Situasi ini menuai kritik tajam, salah satunya dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang mencurigai adanya kepentingan politik di balik penanganan kasus tersebut.
“Hasto Kristiyanto, Status tersangka, tapi KPK tidak berani menahan sampai sekarang. Biasanya, tersangka KPK langsung dipakaikan rompi kuning, konferensi pers lalu tersangka ditahan di rutan KPK,” singgungnya dalam cuitan di akun X pribadinya.
Baca Juga: PDIP di Bawah Tekanan, Qodari: Megawati Terjepit di Antara Manuver Prabowo dan Jokowi
Jhon Sitorus menyoroti kejanggalan dalam langkah KPK yang tidak seperti biasanya. Biasanya, tersangka KPK akan langsung ditahan setelah diumumkan statusnya, tetapi Hasto tetap bebas tanpa mengenakan rompi khas KPK.
Menurut Jhon Sitorus, hal ini bisa jadi indikasi bahwa kasus tersebut merupakan pesanan politik yang bertujuan menggembosi PDIP menjelang Kongres 2025.
“KPK bahkan seolah-olah tidak yakin jika Hasto sebagai tersangka korupsi, suap atau perkara lainnya. Jangan2 benar, ini pesanan orang tertentu untuk menggembosi PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025,” tulisanya.
Baca Juga: Respon Adi Prayitno Terkait Penetapan Hasto sebagai Tersangka, Politisasi atau Murni Hukum?
Ia juga menilai bahwa situasi ini semakin memperburuk persepsi publik terhadap PDIP, seolah partai tersebut tengah dihimpit berbagai tekanan politik.
Selain itu, Jhon Sitorus menyebut bahwa status Harun Masiku yang masih buron sejak 2019 turut memperkuat dugaan adanya strategi politik di balik kasus ini.
Ia mengungkapkan bahwa kasus Harun Masiku, meski tidak merugikan keuangan negara secara langsung, tetap dijadikan alat untuk menekan PDIP.
Dengan status buronan yang dipertahankan, kasus ini terus menjadi bara yang digunakan untuk mengganggu stabilitas internal PDIP sekaligus menciptakan narasi negatif terhadap partai tersebut.