Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagai tindakan panik dan frustrasi.
Kebijakan ini menurut Rocky Gerung tidak hanya menuai penolakan dari rakyat Indonesia tetapi juga mendapat kritik tajam dari Bank Dunia.
Dalam YouTubenya Rocky Gerung menilai kebijakan ini terlalu memberatkan masyarakat terutama lapisan menengah ke bawah.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Tren Promosi 2025, Mega Influencer Cenderung Ditinggalkan
"PPN 12% ini tidak hanya menyasar barang mewah tetapi juga barang kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat miskin. Bahkan petisi penolakan dari masyarakat kini telah mendapatkan dukungan besar," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyoroti kritik Bank Dunia yang menilai kebijakan ini menunjukkan kelemahan perencanaan ekonomi makro pemerintah.
"Teguran Bank Dunia adalah sinyal jelas bahwa ada masalah dalam perencanaan kebijakan ekonomi kita. Target pertumbuhan ekonomi yang diidealkan 8% saja sulit tercapai kenyataannya mungkin hanya 5%," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik langkah pemerintah yang mengandalkan infrastruktur ambisius di era Jokowi.
Menurutnya proyek-proyek besar seperti jalan tol dan ibu kota nusantara (IKN) telah membebani anggaran negara tanpa perhitungan efisiensi yang matang.
Baca Juga: BRI Optimalkan Layanan Keuangan Selama Nataru, Hadirkan 1 Juta AgenBRILink di Seluruh Indonesia
Rocky Gerung menjelaskan kenaikan PPN akan berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
"Bukan hanya barang mewah tapi segala aspek kehidupan terpengaruh. Misalnya, harga deterjen, gantungan baju, hingga kebutuhan dasar lainnya ikut melonjak," tegasnya.
Ia menilai pemerintah hanya mengambil langkah jangka pendek untuk mengatasi krisis ekonomi seperti menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"BLT itu bukan solusi. Itu hanya penghinaan terhadap hakikat manusia yang ingin bekerja. Rakyat butuh pekerjaan bukan sekadar bantuan sesaat," tambah Rocky Gerung.
Baca Juga: Soal Keinginan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Rudi S Kamri: Ini Mengamputasi Hak Politik Rakyat