bisnisbandung.com - Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah Denny Siregar, yang menilai langkah ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan menyerupai praktik politik pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Menurut Denny Siregar, jika wacana ini terealisasi, maka rakyat akan kehilangan hak langsung untuk memilih pemimpin daerah.
“Jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nanti terjadi, maka suara rakyatlah yang akan hilang, akan dikebiri, sehingga mau enggak mau kita harus manut saja dengan kepala daerah pilihan mereka, seburuk apa pun sifat calon kepala daerah itu,” ucapnya dilansir dari 2045 TV.
Baca Juga: Ruangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Ikut Digeledah KPK
Sistem ini, ia prediksi, akan membuka peluang besar bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kepala daerah akan ditentukan oleh suara partai politik di DPRD.
Kondisi ini dikhawatirkan menyerupai era sebelum reformasi 1998, ketika Golkar sebagai partai dominan menguasai penuh proses politik, sementara rakyat hanya menjadi penonton.
Ia juga menyoroti adanya propaganda yang digunakan untuk meyakinkan publik bahwa pemilihan langsung terlalu mahal dan menguras anggaran negara.
Narasi ini, dalam pandangannya adalah upaya untuk menggiring opini publik agar menerima mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun cara tersebut menghilangkan esensi demokrasi dan membahayakan transparansi pemerintahan.
Lebih lanjut, Denny Siregar mengingatkan bahwa wacana ini didukung oleh sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi besar Kim Plus.
“Presiden Prabowo sudah menyuarakan supaya tidak ada lagi pemilihan langsung. Golkar sudah berkata akan menyusun konsep pemilihan lewat DPRD saja,” jelasnya.
“Bahkan Mendagri pun setuju dengan konsep itu, dan sepertinya ide itu akan didukung oleh banyak partai yang tergabung di dalam koalisi Kim Plus. Karena itu, akan menguntungkan mereka semua,” lanjut Denny Siregar.
Baca Juga: Rocky Gerung: PDIP Salah Pilih Jokowi Jadi Presiden Tapi Benar Ketika Memecatnya