Koalisi ini dinilai memiliki kepentingan politik untuk melemahkan partai-partai oposisi, terutama PDI Perjuangan, yang selama ini tegas menolak perubahan sistem pilkada.
PDI Perjuangan melihat rencana ini sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998, yang berhasil membawa Indonesia keluar dari era kekuasaan sentralistik Orde Baru.
Bagi Denny, jika pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD, rakyat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Demokrasi yang selama ini berjalan akan tergerus, sementara posisi rakyat akan semakin lemah dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Ia juga mengingatkan risiko besar kebocoran anggaran dan meningkatnya korupsi jika sistem ini diterapkan, karena para pejabat yang terpilih hanya akan melayani kepentingan partai atau kelompok yang mendukungnya.***
Baca Juga: Ruangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Ikut Digeledah KPK
Artikel Terkait
Rocky Gerung Soroti Kebijakan Amnesti, Apakah Prabowo Akan Bebaskan Lawan-Lawan Politik Jokowi?
Resmi! Prabowo Subianto Lantik Pimpinan Baru KPK, Ini Susunannya
Usai Dilantik Presiden Prabowo, Setyo Budiyanto Tegaskan Komitmen KPK: Efisiensi dan Transparansi Jadi Kunci
Politik Indonesia Semakin Panas! Hersubeno: Jokowi Jadi Matahari Ketiga Setelah Prabowo-Gibran
Soal Dinasti Prabowo, Mahfud MD: Angkat Keluarga? Biasa, Asal Tak Langgar Aturan
Luhut Tidak Menyapa Gibran dalam Pidatonya, Alifurrahman: Hanya Menyapa Presiden Prabowo dan Para Menteri