Bisnisbandung.com - Wacana memindahkan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mencuat.
Namun menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti opsi ini kurang tepat.
Menurut Ikrar Nusa Bhakti siapa yang sebenarnya diuntungkan secara politik memindahkan Polri ke bawah Kemendagri?
Baca Juga: Misteri Natal di Seluruh Dunia: Tradisi Unik dari Santa Claus hingga Grandfather Frost
Ikrar Nusa Bhakti menilai polemik posisi Polri yang langsung di bawah presiden.
Polri telah masuk dalam rumpun sipil sehingga menempatkannya di bawah TNI bertentangan dengan reformasi pasca-Orde Baru.
Dikutip dari youtubenya, Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan “Polri di bawah presiden memungkinkan kontrol langsung tetapi ini juga menjadi celah intervensi politik seperti yang terlihat pada Pilpres 2019."
Saat itu Polri dinilai memihak kepentingan politik Jokowi yang menguntungkan PDIP sementara Gerindra menjadi pihak yang dirugikan.
Baca Juga: TJENDANA DAPOER SUNDA Buka Cabang Baru dengan Area Lebih Luas
Istilah “Partai Coklat” atau Polri sebagai kekuatan politik informal kembali mencuat.
Ikrar Nusa Bhakti mengungkap adanya indikasi intervensi Polri dalam mendukung kandidat tertentu.
Hal ini menurutnya menjadi ancaman bagi demokrasi.