Ia menduga bahwa Prabowo mungkin merasa memiliki alasan strategis untuk menghormati Jokowi, terutama mengingat peran Jokowi dalam mendukung kampanye di Pilpres lalu.
Hal ini, menurut Refly Harun, merupakan bagian dari dinamika kekuasaan yang tidak bisa diabaikan.
Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya menilai pemerintahan dengan standar yang objektif dan berbasis fakta, bukan sekadar retorika politik.
Refly Harun mengingatkan bahwa kekurangan dalam setiap pemerintahan harus diakui, termasuk jika ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau kebijakan yang tidak efektif.
“Seorang presiden harus dinilai secara objektif, terutama jika ada indikasi pelanggaran HAM, korupsi, atau pelanggaran lainnya. Dalam hal ini, bukan lagi pantas dipuji, melainkan pantas diadili,” tegasnya sindir Jokowi.***
Baca Juga: Siswa SMA Negeri 2 Cibitung Bongkar Dugaan Pungli, Wali Murid Diduga Dijebak Bayar Jutaan Rupiah