Pemilihan kepala daerah menjadi lebih tentang siapa yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan siapa yang bisa memainkan peran di balik layar.
Peran oligarki lokal dalam mengendalikan Pilkada juga membuka celah bagi praktik korupsi yang marak di banyak daerah.
Uhaib As'ad mencatat bahwa pola hubungan antara pengusaha dan politisi sering kali berbuntut pada penyalahgunaan kekuasaan.
Setelah kepala daerah terpilih mereka cenderung terjerat dalam kasus korupsi karena keterlibatan mereka dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan bisnis.
Baca Juga: 8 Cara Menghadapi Pasangan yang Sedang Mengalami Pertengkaran
"Setelah Pilkada korupsi pun mengintai. Kepentingan bisnis dan politik yang bercampur menjadi bom waktu bagi kepala daerah," ujarnya.
Seiring dengan itu demokrasi lokal yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat justru tergerus oleh praktik-praktik transaksional yang merugikan publik.
Salah satu fenomena menarik yang juga mencuat adalah adanya praktik saling lapor-melapor di kalangan politisi atau calon kepala daerah.
"Fenomena ini terjadi saat proses Pilkada semakin memanas dan di mana para calon serta pendukungnya saling menjatuhkan lawan politik mereka dengan berbagai cara termasuk dengan melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau korupsi," tutupnya.***