Bayang-Bayang Oligarki dan Korupsi, Uhaib As'ad: Pilkada Jadi Ajang Pasar Gelap Politik

Bisnisbandung.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering kali dianggap sebagai momen penting dalam berdemokrasi.

Namun Dr. Muhammad Uhaib As'ad seorang dosen Universitas Islam Kalimantan dan pengamat politik menyoroti fakta bahwa di balik hiruk-pikuk Pilkada sering kali ada praktik yang merusak esensi demokrasi itu sendiri.

Menurut Uhaib As'ad Pilkada saat ini bukan lagi sekadar proses daulat rakyat melainkan telah berubah menjadi arena pasar gelap demokrasi yang dipenuhi oleh "penumpang gelap" dalam permainan politik.

Baca Juga: Pura Ulun Danu Di Bedugul, Tempat Pemujaan Dewa Wisnu

Dalam YouTube-nya Bambang Widjojanto, Uhaib As'ad menjelaskan bahwa dinamika politik lokal khususnya di Kalimantan Selatan.

Menurut Uhaib As'ad Pilkada telah menjadi ajang pertemuan kepentingan bisnis dan politik yang saling menguntungkan.

Keberadaan oligarki lokal yang mengendalikan banyak hal termasuk politik dan ekonomi menurutnya adalah akar masalah yang menciptakan ketimpangan dalam demokrasi.

Uhaib As'ad menyebutkan bahwa Pilkada di Kalimantan Selatan seperti di daerah lain telah menjadi arena transaksi politik antara penguasa lokal dan kelompok bisnis.

Baca Juga: Menjadi Agen Mitra UMi BRI Membantu Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ibu Siti Asal Merauke

Pasar gelap demokrasi ini tidak hanya sekedar pertukaran suara tetapi juga relasi kuasa antara pemilik modal dengan politisi atau calon kepala daerah.

Di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, industri tambang yang masif telah menjadi basis bagi membangun patronase politik.

Mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang memimpin daerah dan ini menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan serta mengontrol kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor tambang.

Menurut Uhaib As'ad ada fenomena "peternakan politik" di mana kelompok-kelompok elit membangun kekuatan politik yang terorganisir di dalam lembaga-lembaga demokrasi.

Mereka tidak hanya mengandalkan suara rakyat tetapi juga menggunakan pengaruh ekonomi untuk "membeli" dukungan memastikan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka tetap berjalan.

Baca Juga: Masa Adven Telah Dimulai, Sambut Natal Dengan Damai