Bisnisbandung.com – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai gelombang penolakan besar-besaran dari masyarakat.
Di media sosial, berbagai kampanye kreatif bermunculan sebagai bentuk protes, termasuk ajakan untuk menerapkan gaya hidup hemat atau frugal living dan mengurangi konsumsi.
Gerakan ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rakyat kecil hingga pengamat ekonomi.
Baca Juga: Perang Dunia III Bisa Pecah? Connie Rahakundini Dorong Kembalinya Trump
Kritik utamanya ditujukan pada kebijakan yang dianggap membebani masyarakat kecil tanpa diimbangi perbaikan layanan publik.
Tagar seperti #TolakPPN12Persen dan #PajakMencekik ramai digunakan untuk menyuarakan aspirasi, mengubah media sosial menjadi ruang perlawanan digital yang aktif.
Berbagai poster dan unggahan kritis juga viral. Yang berbunyi :
"JANGAN KEBIASAAN MALAKIN RAKYAT!
BEBANKAN PAJAK BESAR UNTUK PEMBALAK HUTAN, PENGERUK BUMI DAN INDUSTRI TERSIER. JANGAN PALAK RAKYAT TERUS-TERUSAN
TOLAK PPN 12%"
Baca Juga: Strategi Ritel Jawa Barat Menyambut Natal dan Tahun Baru 2025
"GALAK NAGIH PAJAK MEMBLE KASIH LAYANAN
JANGAN BICARA NAIKIN PAJAK SEBELUM BERES-BERES PELAYANAN PUBLIK
DAN NAMBAL KEBOCORAN DARI KORUPSI TOLAK PPN 12%