Bisnisbandung.com - Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat sorotan tajam terkait arah kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.
Prof. Didin S. Damanhuri dalam youtube Refly Harun berbicara blak-blakan menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebijakan ekonomi yang diusung Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia pun mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet teruama di posisi Menteri Keuangan agar visi ekonomi untuk rakyat bisa terwujud.
Baca Juga: BRI Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia, Raih Penghargaan WEPs Awards 2024
Prabowo Subianto memiliki visi ekonomi yang sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
"Prabowo ingin ekonomi ini untuk rakyat dengan konsep people-centered development," ungkap Prof. Didin.
Menurutnya Jokowi selama ini lebih condong ke arah "financial center development" atau bahkan "oligarki center development," yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam pandangannya Sri Mulyani yang sudah menduduki kursi Menteri Keuangan selama lebih dari 10 tahun tidak cocok dengan arah tersebut.
Prof. Didin pun menyebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir Sri Mulyani terkesan lebih memilih untuk menjaga pengaruh lembaga-lembaga internasional daripada memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Prof. Didin menyarankan agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.
Khususnya pada posisi Menteri Keuangan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada rakyat.
Ia mengungkapkan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi masalah utang luar negeri Indonesia tidak pernah dibahas secara serius bahkan hingga tidak ada keputusan signifikan mengenai restrukturisasi utang.
Prof. Didin menjelaskan "Selama ini Sri Mulyani memegang kendali penuh terhadap keputusan utang luar negeri yang tidak melibatkan DPR."
Baca Juga: SBN Ritel T0013 Kini Bisa Didapatkan Melalui Bank Bjb, Imbah Hasil Hingga 6,5%