Bisnisbandung.com - Hersubeno Arief memberikan pandangan kritisnya terhadap lembaga survei Poltracking setelah Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) menjatuhkan sanksi pada lembaga tersebut karena memberikan hasil survei yag tidak kredibel.
Menurutnya, tindakan Poltracking dalam mengelola data survei Pilkada Jakarta tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berdampak serius pada kepercayaan publik.
“Dari sini saja kita bisa melihat mengapa kemudian Ridwan Kamil tampak panik, dia menemui Prabowo, dan dari Prabowo, dia terbang ke Solo untuk menemui Jokowi,” lugas Hersubeno Arief.
Hersubeno Arief menyatakan bahwa kasus ini adalah bentuk ketidakjujuran atau “ngibul” yang terbukti nyata.
Baca Juga: Okky Madasari: Kebudayaan Aset Penting dalam Pembangunan Nasional
“Saya kira ada dua dampak dari putusan Dewan Etik ini. Pertama, terhadap kredibilitas Poltracking Indonesia sendiri, yang terbukti telah bertindak tidak jujur alias ngibul,” ujarnya dilansir dari youtube pribadinya.
Hersubeno Arief menganggap bahwa publikasi survei yang menyimpang dari data yang seharusnya akurat menunjukkan bahwa Poltracking, yang memberikan keunggulan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono, mungkin saja memiliki kepentingan tertentu yang mempengaruhi hasil survei.
Pandangan ini muncul karena Poltracking gagal menyediakan data asli secara konsisten selama proses pemeriksaan.
Data yang berbeda-beda, yang disajikan Poltracking kepada Dewan Etik Persepsi, membuat public curiga bahwa lembaga tersebut mungkin berusaha menggiring opini publik untuk menguntungkan pihak tertentu.
Baca Juga: Aneka Bisnis Yang Menguntungkan di Musim Hujan
Dalam pandangan Hersubeno Arief, tindakan Poltracking membahayakan kredibilitas mereka sendiri sebagai lembaga survei yang semestinya obyektif dan transparan.
Dia berpendapat bahwa hasil survei yang sangat bertolak belakang antara Poltracking dan LSI menunjukkan indikasi bahwa salah satu lembaga survei mungkin berpihak.
Survei seharusnya mencerminkan realitas publik, tetapi hasil yang berbeda jauh justru membuka ruang spekulasi bahwa data tersebut telah diatur untuk menggiring opini sesuai keinginan klien tertentu.
Baca Juga: KPK Butuh Corak Baru, Zainal Arifin Mochtar Desak Panggil Pejabat Tinggi Melawan Konflik Kepentingan