Bisnisbandung.com - Ekonom Anthony Budiawan mengkritik keras kebijakan utang pemerintahan Jokowi yang dinilainya hanya demi menopang nilai tukar rupiah.
Dalam pernyataannya Anthony Budiawan menyebut langkah ini sebagai bentuk "money laundering yang dilegalkan" karena lebih menguntungkan segelintir elite daripada rakyat kecil.
Anthony Budiawan menyoroti pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh Jokowi yang menurutnya justru mengorbankan rakyat kecil.
Baca Juga: Mengapa Gen Z kehilangan pekerjaan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Berikut Faktanya
“Mereka lebih memprioritaskan pembangunan tanpa memperhatikan beban utang yang harus ditanggung rakyat kecil,” ujar Anthony Budiawan yang dikutip dari youtube Abraham Samad.
Kebijakan fiskal yang dikeluarkan termasuk langkah menaikkan harga BBM pada awal pemerintahan Jokowi dianggap sebagai langkah yang merugikan, Padahal saat itu harga minyak dunia sedang turun.
“Seharusnya, kenaikan harga BBM tak perlu dilakukan apalagi itu melanggar konstitusi,” tegas Anthony Budiawan.
Anthony Budiawan juga menyebutkan keputusan Jokowi untuk menghapus trayek kereta ekonomi di tahun 2015 yang membuat harga tiket kereta melonjak hingga dua kali lipat.
Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Baca Juga: Patung Sang Budha Dan Pesan Kebajikan di Jembrana Bali
“Banyak kebijakan yang dibuat malah mempersulit rakyat kecil dan lebih berpihak pada oligarki,” jelasnya.
Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang disahkan pada 2016 juga mendapat kritik tajam.
Anthony Budiawan menilai langkah ini sebagai bentuk “pencucian uang yang dilegalkan” karena memberikan pengampunan kepada mereka yang menunggak pajak dan menyembunyikan aset di luar negeri.
“Tax amnesty ini justru menguntungkan mereka yang memiliki uang ilegal,” ujar Anthony Budiawan.