Bisnisbandung.com - Pakar hukum Refly Harun memaparkan analisisnya terkait situasi politik yang tengah berkembang menjelang pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Refly Harun mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa Gibran dapat gagal dilantik jika terbukti melakukan tindakan tercela.
Selain itu Refly Harun menyoroti teori pengalihan isu yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga: Bank bjb Gandeng FLEX-CON 2024, Promosikan Transaksi Digital dengan DIGI
Ia menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu termasuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan perilaku Gibran seakan dirancang untuk mengalihkan perhatian publik.
“Kita bisa melihat bahwa sebelum peristiwa ini banyak kritik yang ditujukan kepada Gibran terutama terkait dengan pernyataannya yang kontroversial,” ungkap Refly Harun yang dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Sebelumnya Refly Harun juga membahas beberapa teori yang dapat menjelaskan dinamika ini.
Teori balas dendam tidak dianggap relevan oleh Refly Harun, karena tidak ada pihak tertentu yang tampak ingin membalas dendam secara langsung terhadap Gibran.
Namun ia merasa bahwa upaya untuk mendiskreditkan Gibran melalui kritik publik tampaknya tidak berhasil.
Baca Juga: Ada ‘Planet Mars’ di Bumi, Mengenal Lebih Jauh Gurun Atacama dengan Segala Daya Tariknya
“Ini menunjukkan bahwa agenda mereka untuk menciptakan ketidakpuasan publik terhadap Gibran mungkin gagal,” jelasnya.
Refly Harun juga mengingatkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden mencakup tidak melakukan perbuatan tercela.
“Kalau kita bicara tentang kemungkinan Gibran untuk tidak dilantik jika terbukti melakukan perbuatan tercela, itu sangat mungkin,” katanya.
Menariknya Refly Harun menyebutkan bahwa tindakan tercela tidak harus selalu melalui putusan pengadilan.
Baca Juga: Suku Afar Dikenal Galak dan Tak Ramah, Ternyata Tinggal Di Tempat Terkejam Di Dunia