“Reformasi di bidang hukum, transparansi, dan keinginan politik untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM menjadi kunci utama. Namun selama ini hal-hal tersebut sering kali diabaikan,” ujarnya.
Di era pemerintahan Joko Widodo banyak pihak kecewa karena beberapa janji terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum terpenuhi.
Haris Azhar berpesan agar publik terus mengawasi proses politik ini.
“Masyarakat tidak boleh diam. Kita harus terus mengawal isu HAM dan memastikan mereka benar-benar memperjuangkan keadilan bagi para korban,” ujarnya.***