Bisnisbandung.com - Haris Azhar, seorang aktivis HAM, mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah diskusi di acara ‘Indonesia Lawyers Club’ yang dipandu oleh Karni Ilyas.
Dalam pandangannya, Haris Azhar menyebut bahwa ada dualisme dalam kebijakan Jokowi, terutama terkait dengan cara presiden menangani rakyat biasa dan elit politik.
Menurut Haris Azhar, dalam sepuluh tahun terakhir, kebijakan Jokowi di bidang politik dan ekonomi seringkali menyerupai gaya pemerintahan Orde Baru.
Baca Juga: Ubedilah Ungkap Dugaan Korupsi Putra Presiden, KPK Harus Lebih Berani!
Ia menyoroti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah kerap merugikan masyarakat kecil, terutama di sektor industri, seperti di wilayah tambang nikel yang menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Haris Azhar juga menyinggung bagaimana Jokowi, di tengah masa transisi politik menuju pemilihan presiden, terlihat akomodatif terhadap lingkaran Prabowo Subianto.
Beberapa posisi penting di pemerintahan diisi oleh orang-orang terdekat Prabowo, termasuk keluarganya.
“Untuk rakyat hanya diberikan permintaan maaf yang menurut saya informal. Jadi, ada perlakuan yang berbeda dari Jokowi terhadap dua level masyarakat: masyarakat politik dan masyarakat umum,” lugasnya dilansir dari Indonesia Lawyers Club.
Baca Juga: Timnas Indonesia Imbang Lawan Australia, Rocky Gerung: Mulyono Justru Jadi Sorotan
Dalam pandangan Haris Azhar, Jokowi seolah memberi "hadiah jabatan" kepada elit politik, sementara kepada rakyat hanya memberikan permintaan maaf yang tidak formal.
Lebih jauh, Haris Azhar menegaskan bahwa jika Jokowi serius ingin menunjukkan akuntabilitas, permintaan maaf kepada rakyat seharusnya dilakukan dengan tindakan konkret, bukan hanya melalui media.
Haris Azhar juga menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab Jokowi atas dampak kebijakan pembangunan, terutama di daerah-daerah seperti Papua dan wilayah industri tambang.
Dalam konteks ini, Haris Azhar juga menyoroti adanya gerakan di masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban Jokowi atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Baca Juga: Ke Mana Arah IKN? Bambang Susantono Ungkap Strategi dan Tantangan