Bisnisbandung.com - Transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto, yang didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, menjadi sorotan berbagai pihak.
Banyak yang berharap proses transisi ini berjalan mulus tanpa hambatan, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Pengamat politik Ujang Komarudin menegaskan bahwa tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah bagaimana mereka dapat merealisasikan janji-janji kampanye serta mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: Sosok Pelapor Rocky Gerung Ternyata Pernah Laporkan Film ‘Dirty Vote’
"Banyak masyarakat yang susah, banyak yang tidak bisa makan, tidak punya uang, dan pekerjaan pun sulit didapat. Ini adalah tantangan nyata bagi pemerintahan ke depan," ujarnya dilansir youtube Zulfan Lindan Unpacking.
Ujang Komarudin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan milenial dan generasi Z, yang diperkirakan mencapai 9 hingga 10 juta orang.
Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan yang pro-rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi menjadi agenda mendesak yang harus diutamakan.
Baca Juga: Reaksi Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi oleh Relawan Gibran, Soal Menteri Berkunjung ke Solo
Namun, selain tantangan ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus berhadapan dengan kompleksitas politik yang sudah lama membayangi sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut Ujang Komarudin, politik di Indonesia sering kali terjerat dalam permainan kotor, di mana partai politik tersandera oleh kepentingan kekuasaan.
"Sandera politik oleh kekuasaan ini sudah terjadi sejak lama. Partai-partai sering kali tidak bisa bergerak bebas karena dipegang oleh kekuasaan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, partai politik yang berada dalam pemerintahan pun tidak luput dari ancaman.
Transisi ini juga membawa tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan hukum. Ujang mengingatkan bahwa ketidakadilan hukum, terutama yang digunakan sebagai alat untuk menyandera partai politik atau tokoh tertentu, harus dihindari.
Baca Juga: Isu Keretakan Jokowi dan Prabowo Masih Santer, Yunarto Wijaya: Mungkin Ada yang Berharap Pecah