Bisnisbandung.com - Isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terus mencuat, terutama setelah munculnya revisi Undang-Undang Pilkada.
Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, menyebut bahwa spekulasi ini mungkin dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menciptakan kesan adanya ketegangan di antara keduanya.
“Mungkin ada yang melihat ini sebagai sebuah analisis dari berbagai peristiwa, belum tentu benar. Mungkin ada yang berharap juga mereka pecah. Mungkin juga memang sudah terjadi sebuah perpecahan,” paparnya dilansir dari youtube Metro TV.
Namun, ia menilai bahwa belum ada dasar yang kuat untuk menyimpulkan adanya masalah serius antara Jokowi dan Prabowo.
Menurut Yunarto, isu ini lebih bersifat subjektif dan didorong oleh pihak-pihak yang mungkin berharap akan adanya perpecahan.
Meskipun demikian, tidak ada pihak yang diuntungkan jika terjadi kebekuan hubungan antara presiden dan mantan presiden.
Hubungan yang stabil dan harmonis antara pemimpin politik menjadi harapan utama banyak pihak untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Dalam konteks politik nasional, Yunarto memperkirakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo akan tetap baik selama Prabowo dihormati sebagai sosok independen.
Jika Prabowo terpilih sebagai presiden di masa depan, penting baginya untuk dapat menjalankan prerogatifnya sebagai kepala negara tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk dari mantan presiden.
Hubungan yang didasari oleh penghormatan terhadap posisi politik masing-masing dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas.
Kebijakan yang diambil oleh Prabowo nantinya diharapkan dapat melanjutkan program-program yang dianggap berhasil oleh Jokowi.