Bisnisbandung.com - Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan untuk melanjutkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang masif.
Program ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi rencana besar pembangunan rumah yang telah dijanjikan dalam kampanyenya.
Melalui Tapera, pemerintah akan mengupayakan agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat memiliki akses ke perumahan layak.
Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih, menyatakan bahwa Tapera akan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan ambisi membangun 3 juta unit hunian setiap tahunnya.
Baca Juga: Waspada! Amien Rais: Jokowi Bisa Buat Kekacauan Menjelang Akhir Masa Jabatan
Dengan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Tabungan Negara (BTN), dana yang terhimpun akan diarahkan sepenuhnya untuk sektor perumahan.
Program ini diharapkan mampu mengatasi kebutuhan hunian yang terus meningkat, baik di pedesaan maupun perkotaan.
"Tapera, SMF (PT Sarana Multigriya Finansial), terus ada BTN (Bank Tabungan Negara), ada banyak dana-dana terhimpun sedang dikaji alokasi dananya mau ke mana, sektor tujuan adalah perumahan, kita menghimpun dana untuk berdaya membangun 3 juta rumah per tahun. Tapera itu adalah satu instrumen," kata Hashim
Hashim juga menyoroti contoh dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia, yang telah sukses menjalankan program serupa selama beberapa dekade.
Baca Juga: Ini Dia Sejumlah Makanan Yang Mengandung Antioksidan Untuk Menangkal Radikal Bebas
Di Singapura, Central Provident Fund (CPF) menjadi tulang punggung penyediaan perumahan, sedangkan Malaysia berhasil dengan Employees Provident Fund (EPF).
“Salah satu tujuan adalah suplai dana untuk pembangunan rumah itu tersedia. So, itu sedang dikaji,” tuturnya.
Salah satu janji besar Prabowo adalah membangun dua juta unit rumah di pedesaan setiap tahun.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan ini akan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).