nasional

Bongkar Kerusakan Pemerintahan! Prof. Ikrar Nusa Bhakti Soroti Kebijakan yang Merugikan

Jumat, 6 September 2024 | 18:00 WIB
Prof. Ikrar Nusa Bhakti seorang akademisi dan pengamat politik (dok youtube keadilan tv)


Bisnisbandung.com - Prof. Ikrar Nusa Bhakti seorang akademisi dan pengamat politik terkemuka mengungkapkan pandangannya mengenai situasi politik.

Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa sejumlah pihak dalam pemerintahan dan politik Indonesia saat ini cenderung melakukan tindakan yang merugikan negara tanpa menyadari dampaknya.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti salah satu masalah utama dalam pemerintahan adalah ketidakmampuan para pejabat untuk memahami konsekuensi dari kebijakan atau tindakan mereka.

Baca Juga: 'Insiden Yang Berakhir Bulanan Netizen' Terbongkar Rekam Jejak Silfester Matutina dari Jabatan, Pendidikan, Kasus Hukum Sampai Kampus Abal-abal

"Mereka sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka," ujar Ikrar Nusa Bhakti yang dikutip dari youtube keadilan tv.

Salah satu contoh yang disoroti oleh Ikrar Nusa Bhakti adalah ketidakpastian dalam sistem politik dan pengelolaan pemerintahan.

"Dalam situasi politik saat ini banyak kebijakan yang tampaknya dibuat tanpa koordinasi yang baik yang pada akhirnya dapat merusak kestabilan dan kesejahteraan negara," tambahnya. 

Ikrar Nusa Bhakti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi saat ini di mana banyak pejabat lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Damai Dan Bahagia Seiring Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

"Ini adalah bentuk kerusakan yang dilakukan tanpa sadar, yang pada akhirnya berdampak negatif pada seluruh bangsa," tegas Ikrar Nusa Bhakti.

Dia juga menyoroti bagaimana adanya beberapa skenario politik yang menurutnya tidak etis dan merugikan.

Ikrar Nusa Bhakti menunjukkan bagaimana posisi-posisi penting dalam pemerintahan sering kali diisi berdasarkan kepentingan politik ketimbang meritokrasi.

"Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan politik sering kali tidak memperhatikan kepentingan umum dan berpotensi merugikan rakyat," jelasnya.

Baca Juga: Selama Misa Paus , Kemenag menghimbau bahwa semua stasiun TV menyiarkan Adzan menggunakan Running Text

Halaman:

Tags

Terkini