Bisnisbandung.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengungkapkan kondisi keuangan negara menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR Bambang Pacul menyatakan bahwa anggaran negara dalam kondisi cekak.
Sehingga beberapa permintaan tambahan anggaran dari lembaga-lembaga penting seperti KPK, LPSK, dan Komnas HAM terpaksa ditolak.
"Anggaran kita cekak, Bu Sri Mulyani bilang nggak bisa disetujui," kata Bambang Pacul dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Dalam rapat tersebut Bambang Pacul memaparkan bahwa pagu indikatif untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 sebesar Rp 1,237 triliun.
KPK sebenarnya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 117 miliar namun permintaan tersebut tidak mendapatkan restu dari pemerintah.
"Jadi mohon maaf tambahan anggaran untuk KPK nggak bisa disetujui. Kita sudah usahakan maksimal tapi tetap nggak bisa," tegasnya.
Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi (KDM) Canangkan Gerakan Ibu Asuh untuk Entaskan Masalah Sosial Lansia
Tak hanya KPK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mengalami hal serupa.
LPSK awalnya mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 229 miliar dengan permintaan tambahan Rp 211 miliar. Namun, permintaan ini juga harus ditolak.
"LPSK juga terpaksa pakai pagu awal, nggak ada tambahan," ujar Bambang.
Kondisi yang sama dialami oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Lembaga ini mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 130 miliar dan juga mengajukan tambahan namun lagi-lagi anggaran tambahan tersebut tidak disetujui.
Baca Juga: 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya