Bambang Pacul menyatakan bahwa penolakan tambahan anggaran ini merupakan cerminan dari kondisi keuangan negara yang sedang ketat.
Dia meminta agar ketua KPK, LPSK, dan Komnas HAM melakukan penyesuaian atas kondisi ini dan mengatur ulang rencana anggaran mereka untuk tahun 2025.
"Ini realitas fiskal kita hari ini, jadi mau nggak mau, semuanya harus melakukan adjustment," pungkas Bambang Pacul.***
Artikel Terkait
IKN Kena Potong Anggaran, Rocky Gerung: Prabowo Bisa Batalkan Proyek Ambisius Jokowi
Harta Fantastis Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi, Siapa yang Lebih Kaya di Pilkada Jateng?
Ikrar Nusa Bakti Ungkap Strategi Politik Anies: Partai, Kekuasaan, atau Koalisi Prabowo?
Ade Armando Ungkap Nama 'Mulyono' di Balik Gagalnya Anies Baswedan
Peringatan Faisal Basri: Utak-Atik Kebijakan Berisiko Hancurkan Stabilitas Ekonomi
Kritik Tajam Irma Suryani, Partai Politik Harus Akui Kesalahan Negara