Bisnisbandung.com - Anies Baswedan yang sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, akhirnya gagal diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Keputusan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk pengamat politik Adi Prayitno, yang menyebut langkah tersebut sebagai langkah strategis untuk menghindari risiko besar bagi PDIP.
Adi Prayitno menjelaskan bahwa keputusan politik PDIP, terutama di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, sering kali didasari oleh "suasana kebatinan" yang sulit diprediksi.
Baca Juga: Ekspresi Kegagalan Jokowi dalam Mendengarkan Suara Rakyat, Rocky Gerung: Kita Marah
Menurutnya, keputusan untuk tidak mengusung Anies Baswedan tidak hanya berdasarkan perhitungan politik biasa tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi partai.
"Pilihan Megawati seringkali tidak bisa dijelaskan melalui angka-angka kalkulasi politik dan statistik," kata Adi Prayitno.
Ia mencontohkan, ketika Megawati memilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo, keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak karena elektabilitas Mahfud yang dinilai tidak terlalu kuat. Namun, Mahfud dipilih karena komitmennya terhadap demokrasi dan hukum.
Baca Juga: Sindir yang Suka Pamer Kemewahan, Rocky Gerung: Indonesia Ada di Tengah Ketegangan Global
Dalam kasus Anies Baswedan, Adi menyebut bahwa PDIP lebih memilih menghindari risiko politik yang besar.
"Kalaupun Anies menjadi gubernur di Jakarta, belum tentu dia bisa membesarkan PDIP atau memberikan kontribusi positif bagi partai.
Bahkan, mengusung Anies sama saja dengan menempatkan duri dalam daging, yang bisa merusak stabilitas politik di masa depan," tegas Adi.
Adi juga menyinggung bahwa elektabilitas Ahok, meskipun masih ada, dianggap sudah mencapai batas maksimal, dan mengusungnya kembali bisa memicu resistensi yang besar, terutama dari kelompok-kelompok yang menentang Ahok di masa lalu.
Sebaliknya, PDIP memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kader internal mereka, Pramono Anung, untuk bertanding di Pilkada DKI Jakarta.