Situasi ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menjadi ancaman bagi siapa pun yang berseberangan dengan kekuasaan.
Dalam kasus ini, Ia menyebutkan bahwa lebih dari 18 kepala daerah dan anggota DPR RI dari PDIP ditargetkan untuk operasi hukum dengan perintah politik.
“Terus terang, sampai hari ini kami mendengar ada 18 orang lebih kepala daerah dan anggota DPR RI dari PDIP yang ditargetkan untuk operasi hukum dengan perintah politik,” paparnya.
Baca Juga: Raja Juli Menyela Basuki Hadimuljono Ketika Sedang Bicara, Pak Bas: Ini Orang Politik Nih
Ia juga menyoroti bahwa kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP seperti Walikota Semarang dan beberapa anggota DPRD di Jawa Timur terjadi secara tiba-tiba, sementara gubernur yang diduga terlibat tidak tersentuh.
Deddy Sitorus menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk anarkisme kekuasaan terhadap hukum, dan ia mengkhawatirkan bahwa situasi ini bisa menjadi kelaziman hingga beberapa waktu ke depan.
Menurutnya, tindakan KPK saat ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga mengancam peradaban demokrasi Indonesia.
“Lalu kader-kader yang lain langsung digeledah rumahnya. Ada beberapa orang yang kita tidak akan tahu sampai kapan ini terjadi, mungkin sampai Oktober, atau kemudian ini duplikasi menjadi sebuah kelaziman,” ujar Deddy Sitorus.***
Baca Juga: 4 Penyebab Kebiasaan Buruk Bersepeda Yang Bisa Mengancam Jiwa Banyak Pesepeda Mengabaikan Nomor 4