Bisnisbandung.com - Jaleswari Pramodhawardani mantan Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) mengundurkan diri.
Jaleswari Pramodhawardani mundur dari jabatannya dengan alasan "manipulasi demokrasi" dan personalisasi lembaga-lembaga negara.
Mundurnya Jaleswari menyoroti kompleksitas politik dan birokrasi di lingkaran kekuasaan.
Baca Juga: Sejarah Etnis Hui Mamadukan Tradisi Islam dan Budaya Cina, Indahnya Hasil Harmoni
Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mundur terkait dengan konflik kepentingan politik.
Selain itu tantangan dalam menjaga independensi kerja teknokratik di KSP.
"Saya merasa perlu mengambil langkah ini untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan evaluasi di berbagai Kementerian dan lembaga," ujar Jaleswari Pramodhawardani yang dikutip dari youtube Akbar Faizal Uncensored.
Pernyataan mundur Jaleswari Pramodhawardani juga memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap revisi beberapa undang-undang penting di DPR.
Termasuk revisi undang-undang yang mengatur TNI, Polri, MK, dan sektor penyiaran.
Hal ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks.
Baca Juga: Mengulik Kisah Kaum Gipsi, Bertahan Menjaga Warisan Budaya di Tengah Tekanan Diskriminasi
Di mana kepentingan politik seringkali mengintervensi fungsi-fungsi negara yang seharusnya independen.
Jaleswari Pramodhawardani juga menyinggung tentang tantangan menjaga profesionalisme TNI di tengah wacana revisi undang-undang.
Menurut Jaleswari Pramodhawardani ini bisa mempengaruhi struktur dan operasional militer.
Baca Juga: Sekawan Limo Film Komedi Horor Indonesia, Disutradarai Bayu Skak Gak Pernah Gagal!