Bisnisbandung.com - Anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya sekitar 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut ekonom Faisal Basri ini tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo.
Salah satu tantangan utama adalah utang negara yang mencapai lebih dari 700 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada 2025.
Baca Juga: Pasukan Lebanon Dituding Simpan Senjata di Bandara Beirut, Menteri Transportasi Membantah
Faisal Basri menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah menumpuk "bom waktu" yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo.
Dikutip dari youtube DDMNet, Faisal Basri menjelaskan "Utang yang jatuh tempo pada 2025 mencapai lebih dari 700 triliun rupiah."
"Selain itu, defisit APBN diperkirakan akan melonjak, mungkin mendekati atau bahkan melampaui 3%," ungkap Faisal Basri.
Di sisi politik, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada koalisi yang rapuh.
Meski didukung oleh mayoritas DPR dan mantan presiden, koalisi ini terdiri dari berbagai spektrum ideologi dan kepentingan yang berbeda.
"Semakin banyak yang dirangkul, semakin rapuh koalisinya," kata Faisal Basri.
Hal ini bisa menghambat efektivitas pemerintahan dan meningkatkan potensi ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.
Faisal Basri juga menyoroti bahwa kompromi politik yang berlebihan dapat membebani ekonomi negara.
"Praktik rent-seeking akan semakin marak karena semua pihak dalam koalisi akan meminta konsesi dan proyek, yang pada akhirnya membebani ekonomi," jelasnya.
Baca Juga: Manfaat dari Infused Water Timun-Lemon-Chia Seed untuk Kulit Glowing dan Kesehatan Optimal