Dugaan Investasi Fiktif Rp1 Triliun, Rieke Diah Pitaloka Tanyakan Transparansi PT Taspen di Rapat DPR

Bisnisbandung.com - Rieke Diah Pitaloka anggota VI DPR RI dari Fraksi PDIP menghadirkan sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Taspen (Persero).

Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan investasi fiktif senilai Rp1 triliun yang dilakukan oleh PT Taspen, perusahaan yang mengelola dana pensiun para pegawai negeri (PNS).

Rapat yang digelar untuk membahas skema investasi PT Taspen mengungkapkan bahwa dana yang diinvestasikan berasal dari potongan gaji PNS, termasuk kontribusi 3,25% dari gaji pokok dan tunjangan lainnya.

Baca Juga: Pasukan Lebanon Dituding Simpan Senjata di Bandara Beirut, Menteri Transportasi Membantah

Rieke secara tegas menanyakan bagaimana skema persetujuan investasi di PT Taspen dan prosedur pengangkatan komite investasinya.

"Sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh PT Taspen tidak hanya transparan tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi peserta, terutama dalam hal tabungan hari tua dan pensiun," tegas Rieke Diah Pitaloka yang dikutip dari youtube TVR PARLEMEN.

Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti perlunya mitigasi risiko yang kuat agar tidak terulangnya kasus investasi fiktif di masa depan.

Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana pensiun ini.

Baca Juga: Julian Assange Pendiri WikiLeaks, Dibebaskan dari Penjara Inggris karena membocorkan kejahatan perang AS di Irak

PT Taspen yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola dana pensiun para PNS.

Rieke Diah Pitaloka menekankan harus jelas bagaimana hasil investasi mereka memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta.

Hal ini termasuk memastikan bahwa nilai akumulasi dari hasil investasi dapat dirasakan oleh para peserta saat mereka memasuki masa pensiun.

Dalam rapat yang berlangsung penuh dengan pertanyaan tajam dari Rieke Diah Pitaloka, dia juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Pengawasan tersebut untuk mencegah adanya penyimpangan atau praktik investasi yang merugikan peserta.

Baca Juga: Radityo Egi Pratama Terpilih Jadi Ketua Umum BPD HIPMI Jabar Pada Musda XVII di Kota Bogor