Bisnisbandung.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok kembali menyuarakan pandangannya terkait kebijakan pemerintah.
Kali ini, Ahok menyoroti keputusan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk warga Jakarta yang tidak berdomisili di ibu kota.
Menurut Ahok kebijakan penonaktifan NIK KTP ini dianggapnya memberatkan banyak orang.
Baca Juga: Penutupan Pabrik Sepatu Bata Purwakarta Setelah 30 Tahun: apa yang membuat tutup ?
Ahok menjelaskan kebijakan ini dapat menimbulkan masalah administratif yang berat bagi warga yang sering ditugaskan di luar kota.
Ahok mencontohkan betapa merepotkannya jika seseorang kehilangan KTP Jakarta hanya karena tugas kerja di luar kota, yang dapat mengganggu segala urusan administratifnya.
Dikutip dari youtube merdekadotcom, Ahok menjelaskan "Dalam hal ini memang saya tidak tahu apakah ini kebijakan secara undang-undang atau kebijakan sepihak oleh Pemda."
"Kalau Jakarta mau jadi sebuah kota metropolitan megapolitan tidak mempersoalkan masalah KTP mana pun," tambahnya.
Baca Juga: Ingin Hidup Bahagia Selalu? Ini Dia Tipsnya!
Tidak hanya itu, Ahok juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait kebijakan ini.
Menurutnya, masyarakat seharusnya diberikan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi dan prosedur yang harus diikuti terkait penonaktifan NIK.
Ahok menegaskan bahwa kebijakan yang baik adalah yang lahir dari proses konsultasi yang transparan dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ahok membayangkan betapa repotnya warga Jakarta yang harus berurusan dengan proses administrasi jika kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta
Bagi Ahok, kebijakan ini hanya menambah beban dan kesulitan baru bagi masyarakat, tanpa memberikan solusi yang jelas.
Baca Juga: KFC Tutup Lebih dari 100 Gerai di Malaysia: Apa Penyebabnya?