Sebelumnya, saksi ahli Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Didin Damanhuri, mengatakan adanya lonjakan anggaran untuk pemberian bansos di tahun 2024 oleh pemerintahan Jokowi benar-benar sangat mencurigakan, seolah-olah ada rencana politisasi bansos untuk Pemilu 2024.
"Tapi kita lihat, dari 2020-2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba 2024 (bansos) mengalami lonjakan, Rp496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar 50 triliun, jadi lebih dari Rp500 triliun digelontorkan untuk bansos 2024," ucap Didin.
"Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak 1998," sambungnya.
Baca Juga: 10 Trik Bisnis yang Menjebak Orang untuk Konsumtif, Nomor 3 Penempatan Menu
Didin mengatakan penambahan anggaran yang sangat besar dan tiba-tiba untuk bansos di tahun 2024 itu diberikan dengan berbagai alasan.
Contohnya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan anggaran bansos 2024 naik signifikan dikarenakan untuk menanggulangi dampak bencana El-Nino atau bencana kekeringan dan menghindari inflasi.
Padahal menurut Didin saat itu bencana El-Nino seharusnya sudah berakhir dan nilai inflasi juga seharusnya sudah terjaga dengan rata-rata dibawah 3 persen.
"Faktanya, bansos digelontorkan tahun akhir 2023 dan awal 2024, El-Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023," ujar Didin.
Didin pun kemudian menyimpulkan bahwa pemberian bansos untuk masyarakat di tahun 2024 itu dilakukan sebenarnya atas dasar pertimbangan elektoral semata untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Bulan Februari 2024, dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan Rp600 ribu per individu yang seharusnya untuk Januari-Maret," ucapnya.***