Bisnisbandung.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah spekulasi kubu 01 dan 03 tentang adanya politisasi bansos di Pemilu 2024 dengan bukti kenaikan anggaran bansos di tahun 2024.
Menurut Sri Mulyani anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
Baca Juga: Analisis Rocky Gerung: Prabowo Tidak Akomodasi China, Indonesia Bakal Berantakan
"Realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019-2024, periode yang sama, Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos," ucap Sri Mulyani.
Setelah mengatakan itu Sri Mulyani kemudian menunjukan bagan anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos pada periode Januari-Februari tahun 2019-2024.
Di tahun 2019 terlihat realisasi anggaran perlinsos dan bansos hanya mencapai Rp14,8 triliun; tahun 2020 mencapai Rp13,3 triliun; tahun 2021 mencapai Rp19,1 triliun; tahun 2022 mencapai Rp15,5 triliun; tahun 2023 mencapai Rp0,9 triliun; dan tahun 2024 mencapai Rp12,8 triliun.
Baca Juga: Bela Presiden Jokowi, Hakim MK Arsul Sani Membela Kebijakan Dana Bansos
Sri Mulyani kemudian mengatakan jika pun terdapat perbedaan signifikan dalam anggaran bansos dan perlinsos maka itu hanya terjadi di tahun 2023 dimana penurunan anggaran bansos tersebut terjadi karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
"Dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan," ucap Sri Mulyani.
"Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada Januari-Februari yang rendah akibat proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dan perbankan," sambungnya.
Baca Juga: TPN Ganjar Mahfud: Kehadiran Jokowi di Sidang Sengketa Pemilu 2024 Sangat Penting
Menteri Keuangan Republik Indonesia itu pun segera menegaskan kembali bahwa tidak ada yang namanya politisasi bansos di Pemilu 2024 karena anggaran bansos dan perlinsos di tahun 2024 tidak jauh berbeda dalam 6 tahun terakhir.
"Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN sesuai pembahasan dan persetujuan DPRD. Pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani sambil tersenyum.