Hal ini menunjukkan bahwa isu pengelolaan bansos bukanlah hal baru dalam politik tanah air.
Namun demikian, Arsul Sani mengingatkan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana bansos.
Ia menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan efisien.
"Tidak ada yang namanya 'belanja pemerintah pusat' tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan penggunaan dana bansos sesuai dengan peruntukannya," tambahnya.
Selain itu, Arsul Sani juga menyoroti waktu pencairan dana bansos, terutama pada tahun 2023 dan 2024.
Ia menunjukkan ketertarikannya terhadap alasan di balik pencairan dana tersebut, terutama yang dilakukan pada awal tahun.
"Kenapa dana itu dikeluarkan pada 2023 dan 2024, dan mengapa ada pencairan awal pada tahun tersebut, merupakan hal yang perlu ditelaah lebih lanjut," ungkapnya.
Pernyataan Arsul Sani ini menjadi sorotan mengingat peran krusialnya sebagai hakim MK yang turut mengawal keberlangsungan pemerintahan dan kebijakan negara.***