Bisnisbandung.com - Pertempuran politik pasca Pemilu telah menciptakan gelombang ketegangan yang kian terasa di tengah masyarakat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu.
AHY menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kebutuhan mendesak pada saat ini.
Baca Juga: Info Penting! 7 Beasiswa Kuliah di Indonesia yang Jarang Diketahui, Ada Biaya Hidup Sampai Lulus
Informasi politik ini datang seiring dengan hasil hitung sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran meraih suara unggul jauh melampaui pasangan Anies Muhaimin-Ganjar Mahfud.
Meski begitu, AHY dan Partai Demokrat melihat bahwa tidak ada urgensi untuk menggulirkan hak angket.
"Kami tidak melihat adanya kepentingan untuk itu," tegas AHY yang dikutip dari youtube kompas.
Partai Demokrat mengajak pimpinan partai politik untuk lebih memfokuskan diri pada upaya merajut kembali rekonsiliasi bangsa.
Baca Juga: Cewek Wajib Tahu! Inilah 4 Tanda Wajah Terkena Merkuri
Menurut AHY, pasca Pemilu adalah momentum tepat untuk memulai proses rekonsiliasi, di mana setiap pihak yang terlibat dalam pertempuran politik harus bersatu kembali.
AHY menegaskan "Saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa".
"Pemilu telah meninggalkan kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpuasan di kalangan mereka yang belum mencapai targetnya. Mari kita bersama-sama membangun kembali persatuan dan kebersamaan," seru AHY.
Meskipun AHY menekankan bahwa setiap partai atau tokoh politik memiliki hak konstitusional untuk menggunakan haknya, Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa fokus utama haruslah pada pembangunan kembali persatuan di tengah gejolak politik pasca-Pemilu.