Bisnisbandung.com - Film dokumenter "Dirty Vote" menjadi sorotan karena mengungkap kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam film ini, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, memberikan pandangan mereka terhadap berbagai praktik kecurangan yang terjadi.
Mereka menjelaskan bahwa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan secara tidak benar demi memenangkan pemilu, bahkan jika hal tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Baca Juga: SBY Sentil Tantangan Demokrasi, Ajak Seluruh Elemen Jaga Reputasi Indonesia
Film ini menyoroti bagaimana kekuasaan sering disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Menurut Bivitri, "Dirty Vote" bukan hanya sekadar dokumenter biasa, melainkan juga sebagai catatan sejarah tentang kerusakan demokrasi di Indonesia.
Film ini menjadi panggilan bagi masyarakat untuk mengambil sikap terhadap praktik kecurangan yang terjadi selama pemilu.
Feri Amsari menekankan bahwa membiarkan kecurangan dalam pemilu berarti turut serta merusak bangsa Indonesia.
Baca Juga: Peringatan Serius! Bawaslu RI Minta Warga Waspadai Politik Uang dan Kampanye di Masa Tenang Pemilu
Ia menyoroti pentingnya batas kekuasaan dalam menjaga keseimbangan dalam pemerintahan
Dan juga menegaskan bahwa kekuasaan haruslah dilaksanakan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dandhy Dwi Laksono, sutradara "Dirty Vote", menyatakan harapannya agar film ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.
Ia mengajak setiap warga negara untuk menonton film ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pemilih.
Baca Juga: AHY Pimpin Penurunan Atribut Kampanye Demokrat Menjelang Masa Tenang Pemilu 2024