Bisnisbandung.com - Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari mengungkap modus kecurangan yang terencana untuk Pilpres 2024.
Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube "Abarahamsamad Speak Up".
Amsari memberikan pandangannya mengenai strategi yang dianggapnya sebagai upaya manipulasi dalam perhelatan pemilihan presiden mendatang.
Baca Juga: Nusron Wahid Tanggapi TPN Ganjar Mahfud yang Singgung Etika dan Moral Presiden Berpihak
Menurut Amsari, lembaga survei cenderung fokus pada isu bahwa seseorang bisa memenangkan satu putaran dengan hanya memperoleh suara 50% lebih.
Namun, ia menegaskan bahwa syarat sebenarnya jauh lebih kompleks berdasarkan Pasal 6a ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam penjelasannya, Amsari menyebut bahwa calon presiden harus memenuhi tiga kriteria, termasuk memperoleh suara 50% lebih dan memenangkan setidaknya 20 provinsi dari total 38 provinsi.
Amsari mengatakan “Pertarungan sebenarnya terjadi di Sumatera, di mana Presiden Jokowi disebut telah menggunakan strategi kecurangan dengan menambah jumlah provinsi baru seperti Papua”.
Baca Juga: Ini Dia Ragam Inspirasi Fashion Wanita Di Musim Hujan, Pilih Yang Sesuai Gayamu
"Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut Pemilu di Papua, ini bagian dari kecurangan," ujar Amsari.
Ia mengingatkan bahwa strategi ini bertujuan untuk meningkatkan sebaran jumlah provinsi, terutama di Sumatera, yang dianggap sebagai basis dukungan yang vital.
Amsari juga mengungkap keprihatinannya terhadap manipulasi data survei yang mungkin terjadi untuk mencapai target ini, mirip dengan skema yang terjadi dalam pemilihan presiden di Amerika.
Lebih lanjut, Amsari menyatakan bahwa kecurangan tidak hanya terjadi pada tahap perhitungan suara, tetapi juga pada tahap sebelumnya, terutama dalam penentuan pejabat daerah.
Baca Juga: Fix gabisa bohong, Berikut ini 5 sikap akrab pria sebenarnya menyukai wanita