Bisnisbandung.com - Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 menyoroti terhadap kondisi jalan yang rusak di Provinsi Lampung.
Kunjungannya ke Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotussolihin Lampung Selatan menjadi ajang untuk menyampaikan keprihatinannya terhadap infrastruktur yang memprihatinkan.
Dalam pidato di depan warga setempat, Ganjar mengungkapkan kendalanya saat menuju Ponpes tersebut menggunakan mobil.
Baca Juga: Ini Dia Ragam Inspirasi Fashion Wanita Di Musim Hujan, Pilih Yang Sesuai Gayamu
Dikutip dari youtube kompas, Ia menyebutkan bahwa mobilnya tidak dapat melaju cepat karena kondisi jalan yang rusak.
Sorakan dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir menyambut ungkapan Ganjar, meskipun ia mencibir,
"Ibu Bapak ini aneh ini. Jalan rusak malah tepuk tangan," ungkap Ganjar.
Ruas jalan menuju Ponpes Roudlotussolihin memang mengalami kerusakan parah, dengan lubang-lubang besar yang membahayakan pengguna jalan.
Baca Juga: Fix gabisa bohong, Berikut ini 5 sikap akrab pria sebenarnya menyukai wanita
Ganjar kemudian berbagi pengalaman ketika memimpin Jawa Tengah, di mana ia memprioritaskan perbaikan jalan dengan menaikkan anggaran infrastruktur hingga 300 persen.
Ganjar menolak usulan pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dengan alasan mobil dinas yang ada masih layak.
Namun, terdapat penolakan dari pihak yang berpendapat bahwa peraturan mengharuskan penggantian.
Ganjar mengambil keputusan untuk membeli mobil dinas jenis Toyota Kijang dengan harga per unit yang mencapai ratusan juta rupiah.
Baca Juga: Kemensos akan buat Rusun biaya sewa hanya 10 ribu per bulan. Ternyata ini alasannya
Artikel Terkait
Sultan Hamengku Buwono X Netral, Usai Tiga Capres Sowan
Anies Tantang Masyarakat Untuk Menilai Sikap Presiden Boleh Memihak
Cak Imin Menggaungkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tegaskan Etika Lingkungan
Puan Maharani Soroti Etika Politik Jokowi, Kawan Bisa Jadi Lawan Begitu Juga Sebaliknya
Respons Bahlil Lahadalia Terkait Mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Jokowi
Peningkatan Dana Desa, Cak Imin Berani Berjanji Rp 5 miliar per Desa