"Sayangnya PPATK nggak menjelaskan secara rinci sosok ASN atau politikus yang terlibat kasus tersebut,"ujar Ivan Yustiavandana dikutip dari CNN Indonesia.
Baca Juga: Gak ada salahnya dicoba, 5 Cara bikin pria peka terhadap perasaan wanita
Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic And Law Studies ikut menyuarakan seharusnya PPATK membuka datanya lebih rinci.
Hal ini pastinya bertujuan agar aliran dana mengenai Proyek Strategis Nasional tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Seandainya kondisi ini tidak ketahuan dan terus terjadi, bukan tidak mungkin negara Indonesia tidak bisa menjadi negara maju kedepannya.
Baca Juga: Anies serang Prabowo soal alutsista bekas dalam debat Capres ketiga, Begini penjelasannya
Dilansir dari CNN Indonesia, Ronny P Sasmita sebagai Analisis Senior ISEAI mengatakan bahwa lembaga yang seharusnya bertanggung jawab adalah BPK.
Seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak tegas dan jujur dalam melakukan audit mengenai keuangan Proyek Strategis Nasional.
BPK juga diharuskan melaporkan kepada KPK, Kejaksaan atau pihak Kepolisian jika ada transaksi mencurigakan mengenai PSN.
Baca Juga: Korea Selatan resmi melarang perdagangan Anjing, Bagaimana dengan Indonesia?
Dengan kejadian seperti ini, diharapkan tugas Presiden selanjutnya semakin teliti tentang dana yang melibatkan Proyek Strategis Nasional.
Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju.
Maka dari itu jangan sampai anggaran negara yang bertujuan membangun infrastruktur menjadi sia-sia karena oknum.
Baca Juga: Sungguh mengkhawatirkan, Indonesia menjadi negara pengguna Vape terbanyak di dunia
Jika kondisi itu terus dibiarkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan dan tentunya bisa menghambat PDB Per Kapita tiap tahunnya.