Bisnisbandung.com-Jumlah penduduk miskin ekstrem menyusut dari 5,80 juta jiwa (Maret 2021) jadi 5,59 juta jiwa (Maret 2022). Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 2,14 % (Maret 2021) jadi 2,04 % (Maret 2022) berdasarkan perhitungan BPS.
Angka itu turun terus jadi 1,74 % berdasarkan perhitungan BPS pada September 2022. Keberhasilan pengurangan tingkat kemiskinan ini didukung penajaman target lewat beberapa kegiatan.
Kegiatan itu seperti pendayagunaan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, dan pembaruan kualitas implementasi program. Hal itu dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Baca Juga: Kumpulan Makeup Hack Menarik Buat Kamu Coba, Membantu Ritual Makeup Sehari-Hari
Wakil presiden sekaligus juga koordinator eksekutor Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dia pimpin Rapat Pleno mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wakil presiden, Jakarta Pusat pada Rabu (24/5/2023).
"Tren penurunan tingkat kemiskinan berlebihan sampai September 2022 bisa jadi referensi kuat, untuk selalu meneruskan usaha dan makin menajamkan beberapa upaya extraordinary, yang didukung penajaman pensasaran dan pengokohan konvergensi program antar-kementerian/lembaga, pemda termasuk dengan pihak non-pemerintah," tutur Wakil presiden.
Wakil presiden mengingati pentingnya kerja ekstra keras untuk merealisasikan sasaran tingkat kemiskinan berlebihan dekati 0 % di tahun 2024. Dia menjelaskan kunci kesuksesannya penghapusan kemiskinan ekstrem ialah konvergensi program dan perbaikan akurasi penyasaran.
"Di mana konvergensi program penting untuk pastikan supaya beragam program pengurangan beban pengeluaran, atau pendayagunaan ekonomi, bisa mengarah kantong-kantong kemiskinan," kata Wakil presiden.
Baca Juga: Cek Kalori Es Krim Yuk! Mana Nih Es Krim Favoritmu?
Berkaitan konvergensi, Wakil presiden minta beberapa gubernur, bupati/wali kota tingkatkan keterpaduan dan kolaborasi program dan anggaran. Ini termasuk APBN, APBD, APBDes atau anggaran non-pemerintah yang lain, agar bisa diterima keluarga miskin ekstrem secara bersamaan.
"Jika untuk memastikan usaha penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai sasaran, saya minta supaya beberapa menteri dan pimpinan lembaga yang mendapatkan penempatan dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. supaya meningkatkan kinerja penyasaran lewat pendayagunaan Data P3KE, peningkatan kualitas implementasi, dan konvergensi program," ucapnya.
Wakil presiden menjelaskan akan mengawasi langsung penerapan tugas masing-masing menteri dan pimpinan badan pemerintahan. Ini untuk mengatur penerapan Inpres Nomor 4 tahun 2022 ini.
Baca Juga: Apa Kelemahan Orang Pemarah?
"Terutama ke Kepala BPS, saya meminta supaya bisa menyinkronkan penghitungan tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan ekstrem, dan memberikan laporan dengan berkala hasil perhitungannya," kata Ma'ruf Amin.***
Artikel Terkait
Mendagri Minta Daerah Identifikasi Sektor Pangan Terdampak Kekeringan El Nino
Pemprov DKI Berencana Keluarkan Kebijakan WFH Jelang KTT ASEAN di Jakarta
Naiknya Harga Pakan Menjadi Biang Kerok Kenaikan Harga Telur Ayam
Diduga Ada Aliran Dana Narkoba Untuk Nyaleg di Pemilu 2024, Polri Terus Selidiki
Waspada Bila Ada Undangan APK, Polisi: Jangan Didownload Itu Modus Kasus Penipuan
Penipuan Tiket Konser Coldplay, Polri Cecar 21 Pertanyaan Pihak Promotor