Baca Juga: Gelombang Regenerasi Guncang Chaebol Korea Selatan di Tengah Tekanan Persaingan Global
Fakta di lapangan menunjukkan angka pemulihan masih jauh lebih rendah, sehingga memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah.
Dalam pandangannya, situasi semakin sensitif karena Presiden Prabowo tetap melakukan kunjungan luar negeri ke Pakistan dan Rusia di tengah kondisi darurat di Aceh.
Hersubeno menduga keputusan tersebut diambil karena Presiden menerima laporan yang menggambarkan kondisi seolah telah terkendali.
Lebih jauh, langkah Pemerintah Provinsi Aceh menghubungi PBB berpotensi memicu ketegangan baru antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang konflik yang dipicu oleh rasa ketidakpuasan terhadap pusat, sehingga persoalan komunikasi dan kejujuran informasi menjadi sangat krusial.
Menurut Hersubeno, pengiriman surat ke PBB bukan sekadar langkah administratif, melainkan cerminan kegagalan negara dalam membaca urgensi penderitaan rakyat.***
Baca Juga: Provider Lain Bisa Ketar-Ketir, Internet Rakyat Berpotensi Guncang Industri?
Artikel Terkait
Aceh Terima Bantuan Malaysia dan Cina, Gubernur Muzakir Ungkap Tanpa Melalui Pemerintah Pusat
Bantuan Tak Tepat Sasaran dan Dugaan 80 Ton Hilang, Darurat Bencana Aceh Diperpanjang
Wamen Komdigi Pastikan Telekomunikasi Aceh Stabil: Pemerintah Tidak Tinggal Diam Ya
Bencana Aceh-Sumatera Jangan Sampai Terulang, Pakar Klimatologi Wanti-Wanti NTB dan NTT
Purbaya Ungkap Dampak Bencana Aceh-Sumatera Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional