bisnisbandung.com - Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya persoalan serius dan keekcewaan terhdap penanganan bencana oleh pemerintah pusat.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai pengiriman surat tersebut terjadi di tengah sikap kontradiktif pemerintah pusat yang sebelumnya menyatakan belum memerlukan bantuan asing.
Baca Juga: Pemkot Bandung Resmi Perkenalkan Logo Baru untuk Perkuat Identitas dan Pariwisata Kota
“Langkah Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan dari dua lembaga PBB ini dipastikan akan memunculkan ketegangan baru antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya bagi Aceh,” ungkapnya di YouTube pribadinya.
Menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan negara belum hadir secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Sejumlah pejabat tinggi negara sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas penuh untuk menangani bencana tanpa bantuan internasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan keyakinan terhadap kekuatan internal pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menilai kondisi nasional masih terkendali.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menekankan pentingnya menjaga martabat bangsa dalam konteks penerimaan bantuan asing.
Pandangan tersebut, menurut Hersubeno, justru memicu kemarahan publik. Ia melihat reaksi keras masyarakat muncul seiring beredarnya fakta-fakta di lapangan mengenai buruknya kondisi pengungsi, terbatasnya logistik, serta minimnya pelayanan dasar.
Di Aceh, situasi tersebut bahkan mendorong sebagian warga memasang bendera putih sebagai simbol ketidakmampuan bertahan menghadapi dampak bencana.
Hersubeno juga menyoroti persoalan serius terkait ketidaksesuaian laporan pemerintah pusat dengan kondisi nyata di Aceh.
Ia menyinggung laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo yang menyebutkan pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 90 persen.
Artikel Terkait
Aceh Terima Bantuan Malaysia dan Cina, Gubernur Muzakir Ungkap Tanpa Melalui Pemerintah Pusat
Bantuan Tak Tepat Sasaran dan Dugaan 80 Ton Hilang, Darurat Bencana Aceh Diperpanjang
Wamen Komdigi Pastikan Telekomunikasi Aceh Stabil: Pemerintah Tidak Tinggal Diam Ya
Bencana Aceh-Sumatera Jangan Sampai Terulang, Pakar Klimatologi Wanti-Wanti NTB dan NTT
Purbaya Ungkap Dampak Bencana Aceh-Sumatera Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional