bisnisbandung.com - Polemik terkait pengawasan di IMIP Morowali, isu ini telah menjadi pergunjingan publik mengenai keberadaan ribuan TKA China ilegal diluar pengawasan Pemerintah.

Dalam sebuah diskusi, Waketum Bara JP, David Pajung, menegaskan bahwa munculnya persoalan di Morowali tidak seharusnya diarahkan sebagai kesalahan satu pihak, terutama kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai dinamika yang terjadi merupakan rangkaian proses panjang sejak kebijakan era pemerintahan sebelumnya hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bahlil Sebut Tengah Telusuri Keterkaitan Tambang dengan Bencana di Aceh dan Sumatera

“Saya mau katakan ketika diteken Pak SBY, dilanjutkan oleh Pak Jokowi, lalu kemudian dibenahi secara total di zaman Pak Prabowo hari ini ya bersama Gibran,” lugasnya dilansir dari YouTube Official iNews.

David menjelaskan bahwa kebijakan terkait kawasan industri maupun investasi strategis seperti IMIP telah melalui beberapa periode pemerintahan.

Dokumen resmi dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan oleh Jokowi, dan kini sedang mengalami proses pembenahan besar oleh Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Bantah Longgarkan Izin: Saya Baru Menerbitkan 4 PBPH

Ia menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan antarperiode pemerintahan merupakan hal yang wajar demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat melihat proses tersebut secara objektif, bukan sebagai ajang saling menyalahkan.

Sorotan juga muncul akibat adanya perbedaan informasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan jajaran TNI AU terkait aktivitas penerbangan di Morowali. Situasi ini dianggap menimbulkan persepsi simpang siur dan memicu kekisruhan di ruang publik.

David menyebut pentingnya pejabat strategis menjaga kehati-hatian dalam menyampaikan informasi sensitif, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan negara.

Menurutnya, isu seperti keberadaan pesawat asing atau sistem keamanan udara tidak seharusnya memunculkan silang pendapat terbuka antarinstansi.

Terkait investasi asing di IMIP, David menyampaikan bahwa keterlibatan modal luar negeri adalah hal yang lumrah dalam pengembangan kawasan industri berskala besar.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia di sektor tambang seperti Freeport, di mana terjadi perjalanan panjang hingga akhirnya negara memperoleh porsi kepemilikan mayoritas.

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPR RI Geram Kayu Raksasa Berusia Ratusan Tahun Ditebang Pasca Bencana