Dirjen Bea Cukai Kritis! Pengamat Dukung Langkah Ekstrem Menkeu Purbaya

photo author
- Minggu, 30 November 2025 | 11:00 WIB
Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik (Tangkap layar YouTube tvOneNews)
Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik (Tangkap layar YouTube tvOneNews)

bisnisbandung.com - Sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin tajam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan langkah ekstrem berupa pembekuan institusi dan perumahan massal pegawai, seperti yang pernah dilakukan pada era Presiden Soeharto tahun 1985.

Rencana itu muncul setelah berbagai temuan menunjukkan masalah yang mengakar dari tingkat hulu hingga hilir, mulai dari permainan impor ilegal hingga kecurangan pencatatan ekspor.

Purbaya menilai reformasi besar-besaran diperlukan karena sederet modus nakal terus mencoreng kinerja Bea Cukai.

Baca Juga: PSI Geram Banyak yang Mencari-Cari Kesalahan Jokowi, Faldo Curigai Ada Pihak Belum Move On Pilpres

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai akar masalah Bea Cukai sudah memasuki fase kritis.

Ia menyebut laporan para pelaku usaha thrifting ke DPR memperlihatkan indikasi keterlibatan oknum dalam memuluskan masuknya barang ilegal hingga ratusan ton setiap bulan.

Selain itu, sejumlah pegawai Bea Cukai juga sempat menjadi sorotan publik akibat gaya hidup mewah, yang semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Menurut Trubus, langkah peringatan atau ancaman pembenahan internal saja tidak cukup. Ia menilai perlunya pembentukan satuan tugas khusus dengan melibatkan pihak eksternal seperti akademisi dan praktisi untuk memastikan pengawasan berjalan ketat dan rekomendasi perbaikan bersifat komprehensif.

Baca Juga: Isu Bandara IMIP Morowali Jadi Bola Liar, Pengamat Politik Beberkan Fakta Kronologis

“Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan Pak Purbaya ini saya harap tidak masuk angin gitu ya,” ucapnya dilansir dari youtube Metro TV.

“Sehingga kemudian keberaniannya ini betul-betul memang terimplementasi dengan baik dan perbaikan tata kelolanya betul-betul menyeluruh dan masyarakat akan puas,” imbuhnya.

Alternatif lain yang dinilai realistis adalah pembekuan sementara Bea Cukai sambil melakukan pembenahan total, mengingat kerusakan sistem sudah menjalar dari struktur tertinggi hingga lapisan paling bawah.

Trubus juga menyoroti bahwa investigasi yang dilakukan saat ini masih terbatas pada internal institusi, sehingga berpotensi menutup temuan yang lebih besar.

Baca Juga: Huru-Hara Bandara IMIP Morowali, Faldo Maldini Sebut Jokowi Dijadikan Sasaran Fitnah

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X