Purbaya Targetkan Reformasi Bea Cukai Setahun, DPR Soroti Sejumlah Tantangan

\

bisnisbandung.com - Pernyataan  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai target pembenahan Bea Cukai dalam waktu satu tahun memunculkan sorotan.

Komitmen tersebut dinilai ambisius, namun juga dianggap sebagai momentum penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepabeanan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Thoriq Majidanur, menilai waktu setahun sangat ketat, tetapi tetap memungkinkan menjadi langkah awal perbaikan besar.

Menurutnya, periode tersebut dapat dimanfaatkan sebagai terapi kejut jika target perubahan dibuat jelas dan terukur.

Baca Juga: Pakar Komunikasi Politik Nilai Manuver AHY dan Sindiran Internal Demokrat sebagai Dinamika Lama yang Berulang

“Di masa waktu 1 tahun menurut saya itu juga bukan waktu yang panjang Artinya 1 tahun itu sangat ketat, tapi itu juga bisa menjadi momentum shock therapy kalau memang targetnya jelas dan terukur,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Ia menilai indikator perbaikan citra sebenarnya bisa terlihat lebih cepat, mulai dari penurunan laporan pungutan liar hingga peningkatan indeks kepuasan masyarakat yang dapat dipantau dalam tiga hingga enam bulan pertama.

Thoriq menambahkan bahwa DPR akan terus mengawasi proses perbaikan tanpa harus menunggu batas waktu satu tahun.

Baca Juga: Bencana di Sumatera dan Aceh, WALHI Sudah Ingatkan, Pemerintah Longgarkan Izin Eksploitasi Alam

Ia menyoroti bahwa transparansi dalam penindakan terhadap oknum menjadi aspek penting karena dugaan penyimpangan kembali mencuat setelah kasus drifting yang ramai diperbincangkan.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dari sisi penerimaan negara, Bea Cukai masih menunjukkan kinerja positif dengan capaian lebih dari Rp249 triliun hingga Oktober.

Terkait akar masalah, Thoriq menilai persoalan Bea Cukai berpotensi muncul dari dua sisi sekaligus: sumber daya manusia dan sistem. Ia menilai kasus pelanggaran dilakukan oleh sebagian kecil oknum dari total sekitar 16.000 pegawai, namun dampaknya merusak citra institusi.

Dari sisi sistem, ia mencatat persoalan yang berulang seperti penetapan nilai pabean yang kerap menimbulkan perdebatan antara pengguna jasa dan petugas.

Baca Juga: BMKG Ungkap Munculnya Anomali Cuaca Ekstrem di Sumatera dan Aceh Dipicu Kerusakan Lingkungan