Penindakan akan dilakukan terhadap setiap aktivitas yang melanggar hukum, baik di sektor kehutanan, sawit, maupun pertambangan.
Pemerintah menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga agar regulasi yang telah diterbitkan tidak melemah di lapangan.
Menhan juga menekankan bahwa negara akan terus hadir dalam menegakkan hukum serta memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Pimpinan Kemenhan memastikan laporan lengkap mengenai temuan lapangan akan disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional.
Operasi dan simulasi yang digelar di Morowali menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dijaga dengan ketat.
Pemerintah menegaskan tidak boleh ada praktik-praktik yang menyerupai “republik dalam republik” di wilayah mana pun.***
Baca Juga: Miliki Saham Tambang, Gubernur Maluku Utara Bantah Intervensi Bisnis Tambang Keluarga
Artikel Terkait
Rocky Gerung Menilai Prabowo Berpotensi Diuntungkan Jika Kasus Ijazah Jokowi Dituntaskan
Dukungan Presiden Prabowo Dinilai Belum Maksimal untuk Purbaya Mengelola Kebijakan Fiskal
Produksi Beras Capai 34,77 Juta Ton, Kadin Nilai Kebijakan Prabowo Sangat Tepat untuk Ketahanan Pangan